Selain itu, konten etis juga mengatur tentang hak dan kewajiban jurnalisme. Dalam situs resmi Dewan Pers Indonesia dijelaskan isi kode etik jurnalistik, yakni:
Pasal 1, Wartawan Indonesia bertindak independen, memberitakan berita yang akurat, berimbang, dan tidak bertindak tidak jujur.
Pasal 2, Jurnalis Indonesia menggunakan cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Pasal 3, Wartawan Indonesia selalu memeriksa informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan penilaian, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Pasal 4, Jurnalis Indonesia tidak boleh mempublikasikan informasi palsu, memfitnah, kejam, dan tidak senonoh.
Pasal 5, Wartawan Indonesia tidak menyebutkan atau mempublikasikan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas pelaku anak.
Pasal 6, Wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesinya dan tidak boleh menerima suap.
Pasal 7, Wartawan Indonesia berhak menolak perlindungan terhadap narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya atau keberadaannya, dengan tetap menghormati ketentuan embargo, informasi umum, dan informasi rahasia sesuai perjanjian.
Pasal 8, Wartawan Indonesia tidak boleh menulis atau menyebarkan informasi berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap orang lain berdasarkan perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, karakter gender dan bahasa serta tidak melanggar harkat dan martabat masyarakat rentan, masyarakat miskin, orang sakit, orang yang cacat mental, atau orang yang cacat fisik.
Pasal 9, Jurnalis Indonesia menghormati hak narasumber mengenai kehidupan pribadinya, dengan mengesampingkan kepentingan umum.
Pasal 10, Jurnalis Indonesia segera mencabut, mengoreksi, dan mengoreksi informasi yang salah atau tidak akurat dengan disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.
Pasal 11, Jurnalis Indonesia mempunyai hak untuk memberikan masukan dan hak untuk melakukan perbaikan.
https://aksi.co/2024/03/12/tahapan-pilgub-jabar-2024/
